Rapat Paripurna, pengurus Daerah Bayangkari, Sumatra Selatan
Rapat Paripurna, pengurus Daerah Bayangkari, Sumatra Selatan
Palembang — Pengurus Daerah Bhayangkari Sumatera Selatan menggelar Rapat Paripurna Ketua Bhayangkari Daerah Sumsel di Gedung Presisi Polda Sumsel, Palembang, Minggu (8/2/2026). Kegiatan diawali dengan pembacaan doa sebagai tanda dimulainya rangkaian acara.
Rapat Paripurna ini menjadi bagian dari prosesi Serah Terima Jabatan Ketua Bhayangkari Daerah Sumsel dari Ny. Dewwy Andi Rian kepada Ny. Eka Sandi Nugroho. Dalam kesempatan tersebut, Ny. Dewwy Andi Rian menyampaikan Laporan Umum Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas selama masa jabatan 28 September 2024 hingga 30 Januari 2026.
Ny. Dewwy Andi Rian mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh pengurus dan anggota Bhayangkari Sumsel yang telah setia mendampingi selama kurang lebih satu tahun empat bulan masa kepemimpinannya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekhilafan selama menjalankan tugas, sekaligus memberikan ucapan selamat datang kepada Ny. Eka Sandi Nugroho sebagai Ketua Bhayangkari Daerah Sumsel yang baru.
Sementara itu, Ny. Eka Sandi Nugroho berharap seluruh pengurus dapat terus bahu-membahu dalam menjalankan roda organisasi, baik di Bhayangkari maupun Yayasan Kemala Bhayangkari, demi mendukung pelaksanaan tugas ke depan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Sumsel Ny. Martina Rony Samtana, Wakil Ketua PYKB Daerah Sumsel Ny. Agnis Feri, jajaran Pengurus Bhayangkari dan PYKB Daerah Sumsel, para Ketua dan Wakil Ketua Bhayangkari Cabang se-Sumsel, perwakilan Bhayangkari, Dian Kemala, kepala sekolah Kemala Bhayangkari, serta perwakilan istri ASN Polda Sumsel.
Momentum ini diharapkan menjadi awal penguatan soliditas organisasi Bhayangkari Sumsel dalam mendukung peran Polri sekaligus meningkatkan kontribusi sosial di masyarakat.
Kapolri Buka Rapim Polri 2026, Siap Sukseskan Rencana Kerja Pemerintah
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026. (Dok Istimewa)
Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026. Dalam arahannya, dia menegaskan kesiapan Korps Bhayangkara untuk mengawal dan menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.
Agenda Rapim Polri Tahun 2026 digelar di The Krakatau Grand Ballroom, TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026). Prosesi pembukaan rapim dilakukan secara simbolis oleh Kapolri, didampingi oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan Astamaops Kapolri Komjen Mohammad Fadil Imran.
Tahun ini, Rapim Polri mengangkat tema ‘Polri Presisi Siap Mengamankan, Mendukung dan Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah 2026’. Sebanyak 272 personel hadir dalam agenda tahunan ini, mulai dari Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri, para Kapolda dari seluruh Indonesia, hingga perwakilan Kompolnas.
“Di dalam Rapim TNI-Polri, ada 18 arahan yang salah satunya ada beberapa yang menjadi tugas pokok Polri dan tentunya yang menjadi kerja pemerintah,” kata Jenderal Sigit kepada wartawan di sela Rapim Polri 2026 di lokasi.
“Oleh karena itu, hari ini kami menindaklanjuti apa yang menjadi direktif Bapak Presiden, khususnya terkait dengan rencana kerja pemerintah yang akan terus kami dorong untuk betul-betul bisa berjalan dengan sukses,” sambungnya.
Di antaranya adalah mempercepat pembangunan SPPG pada wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) untuk mendukung program MBG, program ketahanan pangan (jagung), serta hilirisasi sampah menjadi energi.
Selain itu, mengawal ekonomi, di antaranya dengan mencegah kebocoran anggaran negara, dan menjaga stabilitas pasar modal dari praktik ‘saham gorengan’, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok khususnya menjelang bulan Ramadan melalui Satgas Pangan.
Rapim Polri 2026 menghadirkan deretan menteri Kabinet Merah Putih sebagai narasumber. Fokus utama diskusi dibagi menjadi dua sesi besar, yakni penguatan ekosistem pangan dan kedaulatan energi.
Pada Sesi I, sejumlah tokoh penting hadir memaparkan materi, di antaranya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Mereka membahas strategi transformasi pangan menuju swasembada nasional.
Memasuki Sesi II, pembahasan beralih ke isu strategis lainnya. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dijadwalkan hadir memaparkan strategi akselerasi hilirisasi industri dan transisi energi bersih.
Tak hanya membahas koordinasi lintas sektoral, Kapolri dan Wakapolri dalam agenda ini juga akan menyampaikan paparan kepada internal Polri dalam mendukung, mengamankan dan menyukseskan RKP 2026. Sejumlah pejabat tinggi seperti Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada, Astamaops Kapolri Komjen Mohammad Fadil Imran, Astamarena Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat, hingga Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim juga akan mengisi materi.
Hingga berita ini diturunkan, rangkaian Rapim Polri 2026 masih berlangsung dengan agenda diskusi panel. Acara hari pertama dijadwalkan ditutup sore nanti setelah sesi penyerahan cinderamata oleh Kapolri kepada para panelis dan moderator.
Kapolri Buka Rapim Polri 2026, Siap Sukseskan Rencana Kerja Pemerintah
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026. (Dok Istimewa)
Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026. Dalam arahannya, dia menegaskan kesiapan Korps Bhayangkara untuk mengawal dan menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.
Agenda Rapim Polri Tahun 2026 digelar di The Krakatau Grand Ballroom, TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026). Prosesi pembukaan rapim dilakukan secara simbolis oleh Kapolri, didampingi oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan Astamaops Kapolri Komjen Mohammad Fadil Imran.
Tahun ini, Rapim Polri mengangkat tema ‘Polri Presisi Siap Mengamankan, Mendukung dan Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah 2026’. Sebanyak 272 personel hadir dalam agenda tahunan ini, mulai dari Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri, para Kapolda dari seluruh Indonesia, hingga perwakilan Kompolnas.
“Di dalam Rapim TNI-Polri, ada 18 arahan yang salah satunya ada beberapa yang menjadi tugas pokok Polri dan tentunya yang menjadi kerja pemerintah,” kata Jenderal Sigit kepada wartawan di sela Rapim Polri 2026 di lokasi.
“Oleh karena itu, hari ini kami menindaklanjuti apa yang menjadi direktif Bapak Presiden, khususnya terkait dengan rencana kerja pemerintah yang akan terus kami dorong untuk betul-betul bisa berjalan dengan sukses,” sambungnya.
Di antaranya adalah mempercepat pembangunan SPPG pada wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) untuk mendukung program MBG, program ketahanan pangan (jagung), serta hilirisasi sampah menjadi energi.
Selain itu, mengawal ekonomi, di antaranya dengan mencegah kebocoran anggaran negara, dan menjaga stabilitas pasar modal dari praktik ‘saham gorengan’, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok khususnya menjelang bulan Ramadan melalui Satgas Pangan.
Rapim Polri 2026 menghadirkan deretan menteri Kabinet Merah Putih sebagai narasumber. Fokus utama diskusi dibagi menjadi dua sesi besar, yakni penguatan ekosistem pangan dan kedaulatan energi.
Pada Sesi I, sejumlah tokoh penting hadir memaparkan materi, di antaranya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Mereka membahas strategi transformasi pangan menuju swasembada nasional.
Memasuki Sesi II, pembahasan beralih ke isu strategis lainnya. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dijadwalkan hadir memaparkan strategi akselerasi hilirisasi industri dan transisi energi bersih.
Tak hanya membahas koordinasi lintas sektoral, Kapolri dan Wakapolri dalam agenda ini juga akan menyampaikan paparan kepada internal Polri dalam mendukung, mengamankan dan menyukseskan RKP 2026. Sejumlah pejabat tinggi seperti Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada, Astamaops Kapolri Komjen Mohammad Fadil Imran, Astamarena Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat, hingga Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim juga akan mengisi materi.
Hingga berita ini diturunkan, rangkaian Rapim Polri 2026 masih berlangsung dengan agenda diskusi panel. Acara hari pertama dijadwalkan ditutup sore nanti setelah sesi penyerahan cinderamata oleh Kapolri kepada para panelis dan moderator.
Kapolri Buka Rapim Polri 2026, Siap Sukseskan Rencana Kerja Pemerintah
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026. (Dok Istimewa)
Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026. Dalam arahannya, dia menegaskan kesiapan Korps Bhayangkara untuk mengawal dan menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.
Agenda Rapim Polri Tahun 2026 digelar di The Krakatau Grand Ballroom, TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026). Prosesi pembukaan rapim dilakukan secara simbolis oleh Kapolri, didampingi oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan Astamaops Kapolri Komjen Mohammad Fadil Imran.
Tahun ini, Rapim Polri mengangkat tema ‘Polri Presisi Siap Mengamankan, Mendukung dan Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah 2026’. Sebanyak 272 personel hadir dalam agenda tahunan ini, mulai dari Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri, para Kapolda dari seluruh Indonesia, hingga perwakilan Kompolnas.
“Di dalam Rapim TNI-Polri, ada 18 arahan yang salah satunya ada beberapa yang menjadi tugas pokok Polri dan tentunya yang menjadi kerja pemerintah,” kata Jenderal Sigit kepada wartawan di sela Rapim Polri 2026 di lokasi.
“Oleh karena itu, hari ini kami menindaklanjuti apa yang menjadi direktif Bapak Presiden, khususnya terkait dengan rencana kerja pemerintah yang akan terus kami dorong untuk betul-betul bisa berjalan dengan sukses,” sambungnya.
Di antaranya adalah mempercepat pembangunan SPPG pada wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) untuk mendukung program MBG, program ketahanan pangan (jagung), serta hilirisasi sampah menjadi energi.
Selain itu, mengawal ekonomi, di antaranya dengan mencegah kebocoran anggaran negara, dan menjaga stabilitas pasar modal dari praktik ‘saham gorengan’, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok khususnya menjelang bulan Ramadan melalui Satgas Pangan.
Rapim Polri 2026 menghadirkan deretan menteri Kabinet Merah Putih sebagai narasumber. Fokus utama diskusi dibagi menjadi dua sesi besar, yakni penguatan ekosistem pangan dan kedaulatan energi.
Pada Sesi I, sejumlah tokoh penting hadir memaparkan materi, di antaranya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Mereka membahas strategi transformasi pangan menuju swasembada nasional.
Memasuki Sesi II, pembahasan beralih ke isu strategis lainnya. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dijadwalkan hadir memaparkan strategi akselerasi hilirisasi industri dan transisi energi bersih.
Tak hanya membahas koordinasi lintas sektoral, Kapolri dan Wakapolri dalam agenda ini juga akan menyampaikan paparan kepada internal Polri dalam mendukung, mengamankan dan menyukseskan RKP 2026. Sejumlah pejabat tinggi seperti Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada, Astamaops Kapolri Komjen Mohammad Fadil Imran, Astamarena Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat, hingga Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim juga akan mengisi materi.
Hingga berita ini diturunkan, rangkaian Rapim Polri 2026 masih berlangsung dengan agenda diskusi panel. Acara hari pertama dijadwalkan ditutup sore nanti setelah sesi penyerahan cinderamata oleh Kapolri kepada para panelis dan moderator.
Saat HPN 2026, Polda Metro Jaya Minta Pers Jadi Penyeimbang Informasi di Tengah Dominasi Media Sosial
Polda Metro Jaya memperingati Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 (SinPo.id/Dok.PMJ)
SinPo.id – Polda Metro Jaya menyoroti peran pers sebagai penyeimbang kecepatan informasi yang didominasi akun-akun media sosial yang belum akurat kebenarannya.
Demikian disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri yang diwakili Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono dalam memperingati Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026.
“Kecepatan itu penting, tetapi pers tetap menjadi penyeimbang, harus akurat dan proporsional. Media dan kepolisian harus beradaptasi dengan perubahan ini agar tidak tertinggal,” kata Dekananto di Mapolda Metro Jaya, Senin, 9 Februari 2026.
Menyikapi cepatnya informasi medsos, Dekananto meminta awak media harus jeli dan check in ricek atas kebenaran informasi tersebut, termasuk menyesuaikan dengan derasnya informasi di medsos.
“Tentunya, ini juga harus disikapi. Jadi, kalau media online suka terlambat, kalah dengan akun TikTok. Masyarakat sudah ter-framing dengan berita-berita yang ada di medsos,” terangnya.
Dia juga mengingatkan seluruh jajarannya di Polda Metro Jaya agar bersinergi dengan insan pers dalam menyampaikan informasi yang aktual dan cepat.
“Anggota tetap bersinergi dengan media, sehingga berita-berita yang sebenarnya berkualitas dan masyarakat perlu mendapatkan,” ujarnya.
Saat HPN 2026, Polda Metro Jaya Minta Pers Jadi Penyeimbang Informasi di Tengah Dominasi Media Sosial
Polda Metro Jaya memperingati Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 (SinPo.id/Dok.PMJ)
SinPo.id – Polda Metro Jaya menyoroti peran pers sebagai penyeimbang kecepatan informasi yang didominasi akun-akun media sosial yang belum akurat kebenarannya.
Demikian disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri yang diwakili Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono dalam memperingati Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026.
“Kecepatan itu penting, tetapi pers tetap menjadi penyeimbang, harus akurat dan proporsional. Media dan kepolisian harus beradaptasi dengan perubahan ini agar tidak tertinggal,” kata Dekananto di Mapolda Metro Jaya, Senin, 9 Februari 2026.
Menyikapi cepatnya informasi medsos, Dekananto meminta awak media harus jeli dan check in ricek atas kebenaran informasi tersebut, termasuk menyesuaikan dengan derasnya informasi di medsos.
“Tentunya, ini juga harus disikapi. Jadi, kalau media online suka terlambat, kalah dengan akun TikTok. Masyarakat sudah ter-framing dengan berita-berita yang ada di medsos,” terangnya.
Dia juga mengingatkan seluruh jajarannya di Polda Metro Jaya agar bersinergi dengan insan pers dalam menyampaikan informasi yang aktual dan cepat.
“Anggota tetap bersinergi dengan media, sehingga berita-berita yang sebenarnya berkualitas dan masyarakat perlu mendapatkan,” ujarnya.
Saat HPN 2026, Polda Metro Jaya Minta Pers Jadi Penyeimbang Informasi di Tengah Dominasi Media Sosial
Polda Metro Jaya memperingati Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 (SinPo.id/Dok.PMJ)
SinPo.id – Polda Metro Jaya menyoroti peran pers sebagai penyeimbang kecepatan informasi yang didominasi akun-akun media sosial yang belum akurat kebenarannya.
Demikian disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri yang diwakili Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono dalam memperingati Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026.
“Kecepatan itu penting, tetapi pers tetap menjadi penyeimbang, harus akurat dan proporsional. Media dan kepolisian harus beradaptasi dengan perubahan ini agar tidak tertinggal,” kata Dekananto di Mapolda Metro Jaya, Senin, 9 Februari 2026.
Menyikapi cepatnya informasi medsos, Dekananto meminta awak media harus jeli dan check in ricek atas kebenaran informasi tersebut, termasuk menyesuaikan dengan derasnya informasi di medsos.
“Tentunya, ini juga harus disikapi. Jadi, kalau media online suka terlambat, kalah dengan akun TikTok. Masyarakat sudah ter-framing dengan berita-berita yang ada di medsos,” terangnya.
Dia juga mengingatkan seluruh jajarannya di Polda Metro Jaya agar bersinergi dengan insan pers dalam menyampaikan informasi yang aktual dan cepat.
“Anggota tetap bersinergi dengan media, sehingga berita-berita yang sebenarnya berkualitas dan masyarakat perlu mendapatkan,” ujarnya.
HPN 2026, Polda Metro Jaya Minta Pers Jadi Penyeimbang Informasi di Tengah Dominasi Media Sosial
Polda Metro Jaya memperingati Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 (SinPo.id/Dok.PMJ)
SinPo.id – Polda Metro Jaya menyoroti peran pers sebagai penyeimbang kecepatan informasi yang didominasi akun-akun media sosial yang belum akurat kebenarannya.
Demikian disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri yang diwakili Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono dalam memperingati Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026.
“Kecepatan itu penting, tetapi pers tetap menjadi penyeimbang, harus akurat dan proporsional. Media dan kepolisian harus beradaptasi dengan perubahan ini agar tidak tertinggal,” kata Dekananto di Mapolda Metro Jaya, Senin, 9 Februari 2026.
Menyikapi cepatnya informasi medsos, Dekananto meminta awak media harus jeli dan check in ricek atas kebenaran informasi tersebut, termasuk menyesuaikan dengan derasnya informasi di medsos.
“Tentunya, ini juga harus disikapi. Jadi, kalau media online suka terlambat, kalah dengan akun TikTok. Masyarakat sudah ter-framing dengan berita-berita yang ada di medsos,” terangnya.
Dia juga mengingatkan seluruh jajarannya di Polda Metro Jaya agar bersinergi dengan insan pers dalam menyampaikan informasi yang aktual dan cepat.
“Anggota tetap bersinergi dengan media, sehingga berita-berita yang sebenarnya berkualitas dan masyarakat perlu mendapatkan,” ujarnya.
Hoegeng Awards 2026 Resmi Dibuka, Usulkan Polisi Teladan di Sekitarmu!
Jakarta – Masa pendaftaran Hoegeng Awards 2026 resmi dibuka. Masyarakat bisa mengusulkan polisi teladan yang bertugas di wilayahnya masing-masing.
Tahun ini menandai penyelenggaraan kelima ajang penghargaan Hoegeng Awards. Sejak pertama kali dilaksanakan, Hoegeng Awards terus berbenah dan memperbaiki diri dengan komitmen menjadikan ajang apresiasi untuk para polisi teladan ini semakin baik dari tahun ke tahun.
Program Hoegeng Awards ini terinspirasi oleh keyakinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwa masih banyak anggota Polri yang memiliki jiwa keteladanan seperti mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso. Jenderal Hoegeng adalah legenda polisi jujur di Republik. Namanya harum dalam lelucon satire yang dilontarkan almarhum Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Dikutip dari buku karya Muhammad Zikra berjudul ‘Tertawa Bersama Gus Dur: Humornya Kiai Indonesia’, satire tersebut berbunyi: “Polisi yang baik itu cuma tiga. Pak Hoegeng almarhum bekas Kapolri, patung polisi, dan polisi tidur.”
Mantan Menteri Riset dan Teknologi AS Hikam menjelaskan Gus Dur menyampaikan humor tersebut dalam berbagai konteks yang berbeda. Namun intinya, kata dia, humor itu adalah bentuk kritik kepada Polri di era Gus Dur.
Jenderal Sigit tidak segan menggunakan satire tersebut untuk autokritik lembaga yang dipimpinnya. Jenderal Sigit menyatakan tak segan menghukum bawahannya yang melanggar aturan, namun juga menyiapkan apresiasi untuk personel berprestasi yang bekerja baik mengayomi dan melindungi warga. Pernyataan itu sejauh ini terbukti bukan isapan jempol belaka.
Pada 2025 lalu, Jenderal Sigit memuji penyelenggaraan Hoegeng Awards. Jenderal Sigit juga tak malu untuk mengakui bahwa dia harus mencontoh dari para polisi peraih penghargaan.
Jenderal Sigit mengatakan, jika dia ikut dalam Hoegeng Awards, ia yakin tidak lolos. Sebab, menurut dia, para peraih Hoegeng Awards 2025 ini sungguh luar biasa.
“Mungkin kalau saya diikutkan dalam lomba kategori Hoegeng Awards ini terus terang pasti saya tidak lolos,” kata Jenderal Sigit di malam puncak Hoegeng Awards 2025 di Auditorium Mutiara STIK-PTIK Polri, Jakarta Selatan, Rabu (16/7/2025).
“Karena apa pun mereka luar biasa,” sambungnya.
Jenderal Sigit menegaskan akan mengapresiasi personel yang berdedikasi. Namun dia juga menegaskan tak akan ragu menindak anggota yang melanggar aturan.
“Saya selalu berkomitmen, yang baik kita berikan reward. Namun yang melanggar kita tidak pernah ragu untuk memberikan punishment,” tegas Jenderal Sigit.
Jenderal Sigit meminta seluruh anggota Korps Bhayangkara dapat mewarisi semangat dan keteladanan Kapolri ke-5 Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso. Dia berharap gelaran Hoegeng Awards dapat memotivasi anggotanya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
“Apa yang menjadi jejak peninggalan almarhum Hoegeng Iman Santoso terus bisa mendorong semangat motivasi dari kami semua. Khususnya institusi Polri dan seluruh jajaran untuk terus melakukan yang terbaik,” ucap Jenderal Sigit.
Tahun ini detikcom kembali bekerja sama dengan Polri mencari polisi-polisi teladan yang layak diapresiasi. Memang Polri masih ada kekurangan di sana-sini, namun bukan berarti masyarakat harus kehilangan harapan dalam pencarian sosok polisi teladan. Kabar baik soal teladan personel Polri sudah terdengar dari empat tahun penyelenggaraan Hoegeng Awards, kini harapan akan semakin banyak munculnya polisi teladan diharapkan terwujud pada 2026.
Hoegeng Awards 2026 akan dianugerahkan kepada lima polisi yang diusulkan pembaca detikcom. Ada lima kategori di Hoegeng Awards 2026, yaitu: Polisi Inovatif, Polisi Berdedikasi, Polisi Berintegritas, Polisi Pelindung Perempuan dan Anak, serta Polisi Tapal Batas dan Pedalaman.
Kick off penjaringan kandidat penerima Hoegeng Awards 2026 dimulai pada hari ini melalui pengusulan via formulir digital. Pembaca detikcom bisa mengusulkan nama polisi yang dinilai patut jadi teladan melalui tautan ini.
Setelah proses penjaringan selesai, penerima penghargaan Hoegeng Awards 2026 akan diumumkan di acara penganugerahan pada Juli 2026.
detikcom mengajak Anda pembaca setia dan seluruh masyarakat Indonesia untuk berkontribusi mengawal perbaikan Polri lewat partisipasi di Hoegeng Awards 2026. Usulan polisi teladan dari Anda para pembaca diharapkan menjadi bahan bakar penyemangat personel Polri untuk berbenah diri.
Berikut mekanisme seleksi Hoegeng Awards 2026:
1. Daftarkan anggota polisi di sekitarmu yang dinilai patut menjadi kandidat penerima Hoegeng Awards 2026 dengan mengisi via tautan di sini (klik di sini)
2. Isi identitas diri kamu selaku pengusul berupa nama lengkap, alamat email dan nomor seluler yang bisa dihubungi.
3. Isi juga identitas polisi yang kamu ajukan sebagai kandidat penerima Hoegeng Awards 2026. Selain nama, informasi pangkat dan tempat berdinas polisi tersebut akan sangat berguna. Jika memungkinkan, sertakan pula foto dan video.
4. detikcom akan memvalidasi informasi polisi kandidat penerima Hoegeng Awards yang kamu daftarkan. Informasi yang telah divalidasi akan diberitakan secara selektif.
5. Anggota polisi yang telah didaftarkan pembaca akan diseleksi menjadi 15 besar. Proses seleksi akan melibatkan Dewan Pakar yang terdiri dari tokoh masyarakat hingga institusi-institusi kredibel di luar Polri.
6. Aspek yang dinilai dalam proses seleksi di antaranya adalah integritas dan dampak kepada masyarakat.
7. 15 Besar polisi hasil seleksi Dewan Pakar akan dibuatkan profil dan dilakukan uji publik di detikcom.
8. Dari 15 besar tersebut, akan disaring menjadi 5 penerima penghargaan Hoegeng Awards 2026.
9. Penerima penghargaan Hoegeng Awards 2026 akan diumumkan pada Juli 2026.
FGD Aktivis 98: Kedudukan Polri di Bawah Presiden adalah Amanat Konstitusi, Bukan Sekadar Kebijakan Politik
Makassar – Forum Group Discussion (FGD) Aktivis ’98 Sulawesi Selatan menegaskan bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan amanat konstitusi yang bersifat final dan mengikat.
Posisi tersebut bukan sekadar pilihan kebijakan politik, melainkan bagian dari desain ketatanegaraan yang telah ditetapkan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas berkembangnya wacana publik yang mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu.
Para peserta FGD menilai bahwa gagasan tersebut tidak memiliki dasar yuridis yang kuat dan berpotensi melemahkan independensi Polri sebagai institusi penegak hukum dalam sistem presidensial. Ketua Panitia FGD, Hasrul, menegaskan bahwa dukungan terhadap kedudukan Polri di bawah Presiden bukanlah pembelaan membabi buta, melainkan sikap sadar konstitusi. “Dalam sistem presidensial, Presiden memegang mandat rakyat secara langsung. Menempatkan Polri di bawah Presiden memastikan akuntabilitas dan mencegah kekuasaan kepolisian berjalan tanpa kontrol yang sah,” ujar Hasrul.
Menurutnya, posisi konstitusional tersebut justru memperjelas garis komando, memperkuat kontrol demokratis, serta menjaga Polri tetap berada dalam kerangka supremasi sipil. Ia juga menekankan bahwa reformasi Polri harus dilakukan secara utuh dan terencana. “Reformasi Polri harus dilakukan secara utuh, bukan parsial dan reaktif. Pembenahan institusi kepolisian harus berbasis pada penguatan sistem, bukan pada perubahan struktur yang bertentangan dengan konstitusi,” tambahnya. Dari perspektif hukum tata negara, Polri adalah alat negara yang menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan publik. Dalam sistem pemerintahan presidensial, tanggung jawab pengelolaan institusi keamanan nasional memang berada langsung di bawah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang secara eksplisit menegaskan bahwa Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Norma hukum ini menempatkan kedudukan Polri dalam kerangka konstitusional yang jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain. Narasumber dari kalangan Aktivis 98 juga menegaskan bahwa reformasi Polri tidak boleh dipahami secara sempit dan berdiri sendiri. Reformasi kepolisian harus berjalan seiring dengan pembenahan institusi penegak hukum lainnya. “Reformasi Polri tidak boleh berdiri sendiri. Reformasi harus berjalan seiring dengan pembenahan Kejaksaan dan lembaga peradilan sebagai satu kesatuan sistem peradilan pidana,” tegas salah satu narasumber. Pandangan tersebut diperkuat oleh peserta FGD, Akbar Supriadi, yang mengingatkan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam agenda reformasi hukum nasional.
“Reformasi sektoral berisiko melahirkan ketimpangan dan menjadikan satu institusi sebagai kambing hitam. Yang dibutuhkan adalah reformasi sistemik, bukan perubahan struktur yang justru dapat mengganggu keseimbangan antar-lembaga penegak hukum,” ujar Akbar. FGD secara bulat menyimpulkan bahwa penempatan Polri di bawah Presiden merupakan konsekuensi langsung dari desain konstitusional UUD 1945. Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengendalikan alat negara guna menjamin keamanan, ketertiban, serta tegaknya hukum. Karena itu, peserta FGD menegaskan bahwa agenda reformasi Polri harus difokuskan pada penguatan profesionalisme, integritas, dan mekanisme pengawasan, bukan pada perubahan kedudukan kelembagaan yang sudah jelas diatur oleh konstitusi. Reformasi kepolisian harus dilakukan serentak dengan reformasi Kejaksaan dan lembaga peradilan, tanpa menegasikan garis komando Presiden sebagai mandat konstitusional rakyat. Aktivis 98 Sulsel menyampaikan kepada masyarakat bahwa informasi mengenai kedudukan Polri di bawah Presiden adalah fakta hukum yang wajib dipahami secara benar dan proporsional. Pemahaman ini penting agar diskursus publik tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan bangsa yang lebih besar. FGD Aktivis 98 Sulsel mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghormati Undang-Undang Dasar 1945, menjaga independensi Polri sebagai institusi penegak hukum, serta mendukung agenda Transformasi Polri demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. “Kedudukan Polri di bawah Presiden adalah perintah konstitusi yang harus dipertahankan demi tegaknya negara hukum dan keberlanjutan reformasi kelembagaan,” pungkasnya.
