Tag: dbs cny new notes 2026

Polda Metro Jaya Jelaskan Duduk Perkara Video Viral Pemeriksaan di Polsek Cilandak

Polda Metro Jaya Jelaskan Duduk Perkara Video Viral Pemeriksaan di Polsek Cilandak

Polisi meluruskan video viral dengan narasi ada penambahan keterangan ‘narkoba’ dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kasus pengeroyokan di Cilandak, Jaksel. (Rizky AM/detikcom)

Jakarta – Polda Metro Jaya menegaskan tak ada rekayasa penambahan keterangan ‘narkoba’ dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kasus pengeroyokan di Cilandak, Jakarta Selatan (Jaksel), yang viral di medsos. Polisi menjelaskan awalnya penyidik menyampaikan kepada pria berinisial IP bahwa BAP ditulis lebih dulu di kertas bekas agar bisa dikoreksi pada bagian yang salah.

“Apabila sudah ada koreksi, ini bisa dicoret, nanti akan kami tuangkan ke kertas yang sudah dipersiapkan. Dari penyampaian penyidik ini sudah disepakati oleh Saudara IP,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Selasa (3/2/2026).

Pihak Propam Polda Metro Jaya telah memeriksa CCTV di ruangan tersebut. Pihaknya juga telah menyerahkan rekamannya ke Digital Laboratorium Forensik (Labfor) Bareskrim Polri.

“Sehingga kita sama-sama melihat bahwa tidak ada editing, tidak ada rekayasa terhadap CCTV ini. Di sini masih terlihat penyidik dalam proses print dari berita acara interogasi menggunakan kertas bekas. Diserahkan kepada Saudara IP,” jelas Budi sambil menunjukkan rekaman CCTV di ruang penyidik Polsek Cilandak.

Kombes Budi mengatakan awalnya penyidik menyampaikan kepada pria berinisial IP bahwa BAP di kertas bekas agar bisa dikoreksi pada bagian yang salah (Rizky AM/detikcom)

Setelah menuangkan keterangan dalam BAP di kertas bekas, polisi sempat menunjukkan kepada IP. Budi menjelaskan bahwa BAP yang benar hanya ada satu sisi kertas.

Namun, saat itu, kertas bekas yang dipakai memang ada tulisan pada kedua sisi kertas. Kondisi itu diduga membuat terjadinya salah paham. Budi membantah adanya rekayasa pengenaan pasal narkoba dalam BAP itu.

“Jadi kami sampaikan kepada rekan-rekan dan masyarakat untuk bijak agar informasi ini lurus. Tidak ada berita acara itu dibolak-balik. Jadi sudah kesepakatan satu sisi, satu sisi. Dan ini semua adalah perkara tentang perkara penganiayaan, kami sampaikan,” bebernya.

IP merupakan terlapor dalam dugaan penganiayaan yang menimpa NA. Dalam kesempatan itu, dia menunjukkan bukti hasil visum dalam pelaporannya.

“Pada saat proses pemeriksaan disampaikan terkait tentang berita acara, makanya kami membawa objek pemeriksaan ini, bahwa tidak ada terkait tentang rekayasa yang disampaikan oleh Saudara IP di dalam unggahan video, tidak benar bahwa adanya rekayasa pengenaan pasal terkait tentang narkotika,” tuturnya.

Polda Metro menunjukkan rekaman CCTV di ruang penyidik Polsek Cilandak. Polda Metro memastikan tak ada editing atau penambahan keterangan ‘narkoba’ di dalam BAP kasus penganiayaan yang viral di medsos

Keterangan narkoba dalam BAP tersebut merupakan perkara kasus lain. Namun penyidik menggunakan kertas bekas perkara narkoba itu dan menuangkan BAP penganiayaan di sana, sehingga apabila ada revisi bisa dicoret-coret.

“Jadi tidak ada sangkut paut perkara penganiayaan dengan narkotika. Jadi di lembar kertas bekas, ini sisa pakai yang digunakan oleh penyidik. Nah, kita sama-sama meluruskan bahwa tidak ada rekayasa tentang Saudara IP, istrinya Saudara IP dilaporkan tentang potential suspect terkait tentang penganiayaan, dan perkara narkotika yang tertuang di BAP itu tidak ada kaitannya,” sebutnya.

“Ini adalah perkara yang lampau, hanya kertasnya saja yang pernah di-print-kan. Kelalaian dari penyidik seharusnya kertas yang sudah digunakan itu seharusnya dimusnahkan, disposal,” lanjut dia.

Dia menjelaskan kasus penganiayaan itu terus berjalan. Kasus ditangani oleh penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan.

February 3, 2026
Detik News : Bhayangkara Sejati Penjaga Negeri

Bhayangkara Sejati Penjaga Negeri

Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bukan sekadar lembaga penegak hukum, melainkan salah satu pilar utama penjaga stabilitas nasional. Ketegasan bahwa Polri berada di bawah Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah pilihan politik, melainkan amanat konstitusi yang wajib dijaga.

Di tengah berbagai dinamika dan perdebatan publik, dukungan penuh dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap keberadaan Polri di bawah Presiden menjadi sinyal penting. Ini bukan hanya bentuk legitimasi moral, tetapi juga penguatan nilai kebangsaan bahwa keamanan, hukum, dan persatuan bangsa harus berada dalam satu komando negara.

Ketua Umum MUI menegaskan bahwa Polri adalah alat negara, bukan alat kelompok, bukan pula kepentingan politik tertentu. Dengan berada di bawah Presiden, Polri memiliki garis komando yang jelas, tegas, dan bertanggung jawab langsung kepada kepala negara sebagai pemegang mandat rakyat. Hal ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan Polri tetap berpijak pada kepentingan nasional, bukan pada tekanan atau kepentingan sektoral.

Lebih jauh, posisi ini menjamin independensi Polri dalam menegakkan hukum. Ketika Polri berada langsung di bawah Presiden, ruang intervensi dari kekuatan non-negara dapat diminimalisasi. Penegakan hukum dapat berjalan lebih objektif, profesional, dan berkeadilan, sesuai dengan semangat reformasi dan prinsip negara hukum.

Dukungan MUI juga mencerminkan kesadaran kolektif bahwa keamanan dan ketertiban merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya kehidupan berbangsa yang damai. Dalam pandangan keagamaan, menjaga keamanan adalah bagian dari menjaga kemaslahatan umat. Negara yang aman akan melahirkan masyarakat yang produktif, adil, dan bermartabat.

Di sinilah Polri memainkan peran strategisnya. Bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi sebagai penjaga harmoni sosial. Ketika Polri kuat, profesional, dan berada dalam struktur komando yang konstitusional, maka kepercayaan publik pun tumbuh.

Polri di bawah Presiden bukanlah simbol kekuasaan semata, melainkan simbol persatuan negara. Presiden sebagai pemimpin tertinggi negara bertanggung jawab atas keamanan seluruh rakyat. Maka menempatkan Polri langsung di bawah Presiden berarti memastikan bahwa keamanan nasional berada di tangan yang sah, demokratis, dan bertanggung jawab.

Dengan dukungan ulama dan kekuatan moral bangsa, Polri diharapkan terus melangkah dengan semangat Presisi—prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan—demi Indonesia yang aman, damai, dan berdaulat

February 1, 2026

Tag: dbs cny new notes 2026

Polda Metro Jaya Jelaskan Duduk Perkara Video Viral Pemeriksaan di Polsek Cilandak

Polda Metro Jaya Jelaskan Duduk Perkara Video Viral Pemeriksaan di Polsek Cilandak

Detik News : Bhayangkara Sejati Penjaga Negeri